JAYAPURA, PL– Pemerintah Provinsi Papua resmi memulai babak baru dalam kedaulatan pangan lokal. Ditandai dengan penanaman padi perdana di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Kamis (19/2/26), Papua kini membidik target ambisius yakni pencetakan 30.000 hektare sawah baru di seluruh wilayah provinsi sepanjang tahun ini.
Langkah strategis ini merupakan respon cepat Pemerintah Daerah terhadap ketergantungan pasokan beras luar daerah yang saat ini masih mendominasi sebesar 90% kebutuhan konsumsi masyarakat Papua.
Muara Tami Jadi Pilot Project
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Pangan (TPHP) Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa, menegaskan bahwa Kota Jayapura menjadi titik awal dari empat lokasi prioritas tahun 2025-2026.
“Hari ini kita memulai dari Muara Tami dengan luas 100 hektare. Ini adalah pesan kuat bahwa Papua siap. Target 30.000 hektare ini bukan sekadar angka, tapi upaya konkret mewujudkan visi Gubernur menuju kemandirian, bahkan kedaulatan pangan,” ujar Lunanka usai melaporkan progres kegiatan kepada Gubernur Papua.
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Papua, Aser Rouw, menyatakan dukungan penuh Kementerian Pertanian terhadap inisiatif besar ini. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan target ini bergantung pada manajemen teknis dan alat berat.
* Verifikasi Ketat: BRMP bersama Direktorat Pemetaan Lahan segera melakukan survei, investigasi, dan desain (SID) untuk menjamin akurasi perencanaan teknis.
* Mobilisasi Alat Berat: Dibutuhkan sekitar 200 hingga 300 unit ekskavator untuk mengejar tenggat waktu enam bulan pengerjaan.
* Target Surplus: “Saat ini kemampuan mandiri kita baru 10%. Jika 30.000 hektare ini terealisasi dengan pola tanam dua kali setahun (IP 200), Papua tidak hanya mandiri, tapi akan surplus dan mampu menyuplai wilayah lain,” jelas Aser.
Satu hal yang menjadi sorotan adalah konsep pengelolaan cetak sawah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terobosan ini dinilai mampu menjamin keberlanjutan pasca-konstruksi lahan.
“Jika Pemprov Papua berhasil mengendalikan pengerjaan ini lewat BUMD, ini akan menjadi model nasional. Peran Pemda yang aktif dalam ekosistem produksi pangan adalah terobosan luar biasa yang akan kami dorong ke tingkat pusat,” tambah Aser.
Program cetak sawah ini dijalankan dengan skema tahunan (year by year), menuntut akuntabilitas dan hasil nyata di setiap akhir tahun anggaran. Gubernur Papua pun telah memberikan instruksi agar seluruh jajaran bekerja maksimal, mengonsolidasikan seluruh kekuatan dari perencanaan hingga eksekusi lapangan demi memastikan rakyat Papua berdaulat atas pangannya sendiri.(Redaksi)
