Jayapura,PapuaLink.id – Polda Papua telah menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan pengamanan Pilkada pada November 2024 mendatang.
Salah satunya, Polda Papua menyiapkan 3.980 personelnya untuk mengamankan jalannya Pilkada Papua.
Pola pengamanannya, tak jauh berbeda dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif, Februari lalu.
Polda Papua juga telah memetakan secara umum wilayah rawan pilkada berdasarkan skala ancaman.
“Gambaran secara umum kerawanan yang masih ada adalah di wilayah di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, ” ungkap Wakapolda Papua Brigjen Pol. Patrige Rudolf Renwarin kepada wartawan di Jayapura, Kamis (6/6/24) pagi.
Kata Patrige, kekuatan personel pengamanan Pilkada disesuaikan dengan pola penempatan TPS atau Tempat Pemungutan Suara oleh penyelenggara. Kebijakan itu, akan berpengaruh terhadap penyerapan persobel yang nantinya di tempatkan pada TPS-TPS tersebut.
“Jadi, apakah ada pergeseran tempat pemungutan suara atau tidak, apakah ada kebijakan yang dibuatkan penyelenggara untuk satu tempat atau masih dilaksanakan di distrik -distrik yang tentunya akan menyerap banyak sekali anggota Polri yang akan melakukan pengamanan di sana, ” jelas Patrige.
Oleh sebab itu kita akan melihat perkembangan penyelenggara apa kah akan mengurangi atau menambah TPS.
Namun yang pasti 3.980 personel sudah disiapkan untuk pengamanan Pilkada nanti 2024,” kata jenderal yang pernah menjabat Kabid Humas Polda Papua ini.
Dalam pengamanan, kata Patrige, tentunya Polda Papua akan melibatkan TNI terutama penambahan personel di wilayah rawan dan objek-objek vital.
Ia juga menjabarkan mengapa dua wilayah di Papua itu menjadi perhatian dalam hal daerah rawan secara umum.
“Pertimbangannya adalah karakteristik masyarakat di dua wilayah itu dan karakteristik daerahnya sendiri tentunya kondisi geografis yang mempengaruhi pengiriman logistik dan pelaksanaan Pilkada.
Juga pertimbangan dari sisi demografinya, karena terjadi persebaran penduduk yang tidak merata di dua wilayah tersebut, pegunungan dan tengah, sehingga ini juga menjadi ancaman dalam pelaksanaan pilkada nanti, ” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, beberapa daerah (kabupaten) kesulitan di dalam menyiapkan anggaran untuk pengamanan.
“Ya, karena pelaksanaan Pilkada (bupati) anggarannya full dibiayai oleh kabupaten,
tidak dibiayai provinsi ataupun pusat. Oleh sebab itu, keterbatasan anggaran yang ada, mereka harus mampu mengalokasikan anggaran untuk pengamanan. Faktanya sampai hari ini, karena kesulitan berbagai pesoalan di kabupaten, sehingga masih banyak kabupaten yang tidak memenuhi kebutuhan anggaran yang kita ajukan, ” katanya lagi.
Hal ini juga menurutnya, akan mempengaruhi penentuan daerah rawan.
“Namun, sudah menjadi tugas kami untuk melakukan pengamanan, sehingga kami bersama TNI dan jajaran polres-polres akan melakukan pengamanan, ” tutupnya.(Redaksi)
