JAYAPURA, PL– Yusak Pakage, mantan tahanan politik TPN-OPM, menyatakan bahwa tanggal 1 Mei bukan merupakan hari perayaan bagi rakyat Papua, melainkan hari penuh penyesalan dan dukacita. Hal ini disampaikan Yusak dalam sebuah wawancara di Kota Jayapura, menanggapi makna sejarah integrasi Papua ke Indonesia.
Sejarah yang Menyakitkan
Menurut Yusak, peristiwa 1 Mei 1963 merupakan bentuk aneksasi atau pemaksaan kehendak oleh Indonesia. Ia menegaskan bahwa sebelum tanggal tersebut, bangsa Papua sebenarnya telah memproklamasikan kemerdekaannya:
* 1 Desember 1961 : Bangsa Papua menyatakan diri sebagai negara merdeka.
* 19 Desember 1961 : Munculnya Trikora (Tri Komando Rakyat) oleh Presiden Soekarno yang dinilai sebagai tindakan sepihak untuk memaksa Papua bergabung.
Yusak juga mengkritik peran internasional, termasuk PBB (melalui UNTEA) dan Amerika Serikat, yang dianggapnya turut bersalah karena membiarkan kontrol keamanan Papua diserahkan sepenuhnya kepada militer Indonesia.
Dampak Konflik Berkepanjangan
Hingga saat ini, Yusak melihat kehadiran militer yang masif di Papua justru memicu konflik bersenjata yang tidak kunjung usai. Perang antara kelompok perlawanan (seperti Feri Awom dan Lodewijk Mandatjan) dengan militer Indonesia telah memakan banyak korban dari pihak warga sipil.
“Sampai hari ini Papua berduka. Baik orang asli Papua maupun non-Papua, masyarakat sipil terus menjadi korban. Ini adalah genosida yang perlahan menghabiskan umat pilihan Tuhan di atas tanah ini,” ujar Yusak.
Tuntutan kepada Pemerintah Pusat
Yusak Pakage melayangkan tuntutan keras kepada Pemerintah Indonesia:
1. Tanggung Jawab Presiden : Ia mendesak Presiden Republik Indonesia untuk bertanggung jawab atas pengiriman pasukan besar-besaran yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
2. Transparansi Hukum: Menuntut kejelasan hukum bagi para pelaku kekerasan, terutama dalam kasus pembunuhan tokoh Papua seperti Theys Eluay dan hilangnya Aristoteles Masoka yang hingga kini belum tuntas.
3. Dialog Terbuka : Yusak menyatakan dirinya tetap berada di Jayapura dan menantang pemerintah (Prabowo Subianto maupun Joko Widodo) untuk melakukan dialog terbuka guna mencari kebenaran.
“Jangan Jakarta tutup diri. Kami ada di sini, kami tidak lari. Mari kita berdialog dan buktikan siapa yang benar di depan mata Tuhan,” pungkasnya.(Redaksi)
