JAYAPURA, PL– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi demonstrasi di sejumlah titik di kawasan Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/4/26). Aksi yang mengusung tema “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” ini mendapat perhatian langsung dari jajaran legislatif.
Aksi massa di kawasan Lingkaran Abepura, sejumlah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua turun langsung menemui massa untuk mendengar dan menerima aspirasi.
Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, didampingi oleh sederet tokoh penting dewan, di antaranya:
Tan Wie Long (Ketua Komisi I)
John Betaubun (Ketua Komisi IV)
Adam Arisoi (Ketua Bapemperda)
Jansen Monim (Ketua Fraksi Golkar)
Serta anggota dewan lainnya seperti Jeremias Wouw, Wagus Hidayat, Yohanis Wakum, Joni Suebu, dan Arifin Mansur.
Usai menerima dokumen aspirasi, Ketua DPR Papua Denny Hennry Bonai dengan tegas menyatakan sikapnya mengutuk keras segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Ia berkomitmen bahwa tuntutan mahasiswa tidak akan berhenti di tingkat daerah.
”Kami menerima aspirasi ini dan akan segera menindaklanjutinya ke Pemerintah Pusat, baik kepada Presiden, Panglima TNI, maupun Kapolri,” tegas Denny.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, menjelaskan bahwa kehadiran fisik para wakil rakyat di tengah massa aksi adalah bukti keseriusan lembaga dalam mengawal suara rakyat.
”Dengan datang langsung menemui saudara-saudara mahasiswa, ini menunjukkan kami memberikan perhatian serius,” ujar Tan Wie Long.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga ruang demokrasi di Papua. Pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan aparat keamanan agar ke depannya penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan lebih terbuka dan kondusif, termasuk jika dilakukan di Gedung DPR Papua.
”Pada prinsipnya, kami tidak pernah melarang siapa pun untuk menyampaikan aspirasi, selama dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.
DPR Papua berharap ke depan terdapat perbaikan mekanisme penyampaian pendapat agar tercipta dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat dan pemerintah guna menyikapi tantangan kemanusiaan di Papua.(Redaksi)
