JAYAPURA, PL– Memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan pesan kuat mengenai pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah.
Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, saat memimpin upacara peringatan Hari Otda di halaman Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (27/04/26).
Dalam amanat yang dibacakannya, Gubernur Fakhiri menekankan bahwa otonomi daerah bukan hanya soal pembagian kekuasaan atau urusan administratif semata.
“Otonomi daerah adalah instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat pelayanan publik. Tujuannya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok, termasuk di Tanah Papua,” ujar Fakhiri mengutip sambutan Mendagri.
Tahun ini, peringatan Hari Otda mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi beberapa persoalan klasik, di antaranya:
* Integrasi Anggaran: Sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah yang belum optimal.
* Reformasi Birokrasi: Mendorong aparatur agar lebih berorientasi pada hasil nyata bagi warga.
* Kemandirian Fiskal: Mengurangi ketergantungan berlebih terhadap dana pusat dengan inovasi pendapatan daerah.
Mendagri juga meminta para kepala daerah di Papua untuk tidak lengah dalam mengurus layanan dasar. Fokus utama harus diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial.
Selain itu, sejalan dengan visi nasional, daerah didorong untuk berinovasi dalam mendukung swasembada pangandan energi, serta membuka lapangan kerja melalui pengembangan kewirausahaan lokal.
Gubernur Fakhiri berharap peringatan ke-30 ini menjadi titik balik bagi seluruh jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemprov Papua untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran.
“Anggaran harus tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua,” tegasnya.
Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Papua, pejabat eselon, serta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (Redaksi)
