Mengurai ‘Benang Kusut’ Papua dalam Kacamata Akademis Marinus Yaung

JAYAPURA, PL — Langit Papua belakangan ini tak lagi hanya menyuguhkan pemandangan awan putih di atas pegunungan tengah yang megah. Bagi para pilot penerbangan perintis, langit itu kini dipenuhi kecemasan. Eskalasi kekerasan yang berulang kali menyasar maskapai sipil telah menciptakan turbulensi keamanan yang melampaui batas-batas teritorial lokal.

Marinus Yaung, akademisi senior dari Universitas Cenderawasih (Uncen), dalam sebuah wawancara mendalam baru-baru ini, membedah fenomena ini bukan sekadar sebagai gangguan keamanan biasa, melainkan sebuah simfoni konflik yang melibatkan propaganda internasional, diskriminasi struktural, hingga kegagalan komunikasi kultural.

I. Diplomasi Peluru: Keamanan sebagai Instrumen Propaganda

Marinus membuka analisisnya dengan sebuah tesis tajam: Papua adalah komoditas politik global. Baginya, setiap insiden keamanan di pegunungan adalah “bahan bakar” bagi mesin propaganda kelompok pro-kemerdekaan di panggung internasional.

“Pemerintah pusat, terutama Panglima TNI dan Kapolri, harus memahami bahwa di Papua, satu peluru yang meletus tidak hanya berdampak pada satu nyawa, tapi bisa bergulir menjadi narasi pelanggaran HAM di PBB atau forum regional Pasifik,” tegas Marinus.

Ia secara khusus menyoroti wacana Polri di bawah kementerian. Menurutnya, langkah ini adalah blunder strategis. Marinus berpendapat bahwa memisahkan Polri dari kendali langsung Presiden akan melemahkan akuntabilitas penegakan hukum. Hal ini, pada gilirannya, akan memberikan celah bagi diplomat Papua di luar negeri untuk melabeli tindakan pengamanan sebagai tindakan militeristik yang tidak terukur.

II. Paradoks di Balik Kokpit: Antara Teror dan Diskriminasi

Kasus penyanderaan dan penembakan pilot di wilayah seperti Alama dan Korowai seringkali dilihat secara hitam-putih: KKB sebagai pelaku dan pilot sebagai korban. Namun, Marinus menarik benang merah yang lebih dalam: Ketidakadilan bagi putra daerah.

Ia mengungkapkan adanya “luka batin” di kalangan pilot asli Papua. Banyak dari mereka yang memegang Commercial Pilot License (CPL) namun justru menjadi penonton di tanah sendiri.

* Diskriminasi Operator: Marinus menuding banyak maskapai perintis enggan mempekerjakan pilot lokal karena masalah kepercayaan.

* Ironi Otsus: “Bahkan pengusaha asli Papua pun kadang ragu mempekerjakan sesama anak Papua. Ini ironi besar di tengah melimpahnya dana Otonomi Khusus,” ujarnya.

Meskipun ia menuntut afirmasi bagi pilot lokal, Marinus juga memberi pesan reflektif agar para pilot putra daerah meningkatkan profesionalisme dan integritas mental agar mampu bersaing di industri yang memiliki standar keamanan tinggi ini.

III. Logistik dan ‘Garis Merah’ di Bandara Perintis

Mengapa pilot sipil menjadi target? Marinus menganalisis adanya motif logistik yang kuat. Di wilayah terpencil, pesawat adalah satu-satunya urat nadi kehidupan.

“KKB kini terhimpit oleh pengetatan penjagaan di bandara-bandara utama. Akibatnya, mereka mencoba menekan pilot pesawat kecil untuk membawa pasokan baik makanan maupun amunisi,” jelas Marinus.

Tragedi terjadi ketika pilot-pilot yang jujur menolak untuk melanggar aturan keamanan negara. Penolakan inilah yang sering kali dibayar mahal dengan nyawa. Pilot terjepit di antara tuntutan kelompok bersenjata dan aturan hukum negara yang kaku.

IV. Pesan untuk Yahukimo: Pemimpin Harus Hadir

Beralih ke situasi spesifik di Yahukimo, Marinus memberikan teguran keras kepada Bupati Didimus Yahuli. Baginya, keamanan daerah adalah tanggung jawab moral pertama seorang kepala daerah.

“Seorang Bupati tidak boleh memimpin dari jauh. Saat rakyat takut, saat layanan kesehatan tutup, Bupati harus ada di sana. Jangan terus-menerus menyalahkan Jakarta.

Rakyat memilih Anda untuk menjadi solusi, bukan untuk ikut mengeluh,” kata Marinus dengan nada persuasif namun tegas.

Ia menyarankan langkah-langkah konkret:

* Pendekatan Spiritual: Melakukan doa dan puasa bersama masyarakat sebagai simbol solidaritas dan permohonan kedamaian.

* Komunikasi Kultural: Marinus menekankan bahwa anggota KKB bukanlah orang luar. Mereka adalah bagian dari klan atau keluarga di wilayah tersebut.

“Gunakan pendekatan hati. Komunikasi dengan mereka (KKB) tidak berarti negara menyerah, melainkan strategi konstruktivisme untuk merangkul mereka kembali ke pangkuan pembangunan,” tambahnya.

Sebagai simpulan dari analisis panjangnya, Marinus Yaung menawarkan peta jalan (roadmap) bagi masa depan Papua:

* Soliditas TNI-Polri: Menjaga keharmonisan komando di tingkat pusat agar tidak ada kebijakan yang kontradiktif di lapangan.

* Wajib Afirmasi: Mendesak Kementerian Perhubungan mewajibkan kuota pilot lokal bagi maskapai yang beroperasi di Papua sebagai bentuk keadilan ekonomi.

* Penyelesaian Lokal: Mendorong setiap Bupati di wilayah konflik untuk menjadi “panglima perdamaian” melalui dialog-dialog akar rumput yang intensif.

“Masalah Papua bukan sekadar masalah senjata melawan senjata. Ini adalah masalah hati, harga diri, dan keadilan akses pekerjaan. Jika perut rakyat kenyang dan mereka merasa dihargai di tanahnya, senjata-senjata itu akan turun dengan sendirinya,” tutup Marinus.(Redaksi)