JAYAPURA, PL– Kementerian Pertanian (Kementan) RI mempercepat akselerasi megaproyek cetak sawah rakyat di Provinsi Papua dengan menetapkan target ambisius seluas 30.000 hektare pada tahun anggaran 2026. Pemerintah menegaskan bahwa ketuntasan fase Survei, Investigasi, dan Desain (SID) merupakan syarat mati sebelum alat berat dikerahkan ke lapangan guna menghindari kegagalan teknis maupun konflik sosial.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengungkapkan bahwa saat ini tim teknis tengah berjibaku merampungkan validasi data di lapangan.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa lahan yang dikonversi benar-benar memenuhi kualifikasi agroklimat dan legalitas hukum ulayat.
Fokus pada Validasi Teknis dan Sosial
Dalam rapat koordinasi strategis bersama Pemerintah Provinsi Papua di Kota Jayapura, Selasa (21/4/26), Hermanto menekankan bahwa tahap SID bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cetak biru keberhasilan lumbung pangan di Bumi Cenderawasih.
“Kami tidak ingin terburu-buru tanpa basis data yang kuat. Proses SID ini mencakup pemetaan topografi, debit air untuk irigasi, hingga social engineering terkait kesiapan masyarakat lokal. Saat ini sebagian besar sudah rampung dan kami siap masuk ke tahap eksekusi konstruksi secara bertahap,” tegas Hermanto.
Pemerintah membagi skema pengerjaan dalam dua gelombang utama:
* Tahap I: Fokus pada lahan seluas 15.000 hektare yang dokumen SID-nya telah dinyatakan tuntas.
* Tahap II: Sisa lahan menuju target 30.000 hektare yang saat ini masih dalam proses sinkronisasi data lapangan.
Kementan mematok deadline ketat bagi seluruh kontraktor dan tim teknis. Konstruksi fisik irigasi dan pembukaan lahan ditargetkan rampung paling lambat pada Agustus 2026.Hal ini dilakukan agar jadwal tanam perdana dapat dieksekusi tepat pada awal September, mengikuti siklus hidrologi wilayah setempat.
Kualitas SID dipandang krusial untuk meminimalisir risiko “lahan tidur” pasca-konstruksi. Hermanto memperingatkan bahwa tanpa desain irigasi yang presisi, keberlanjutan sawah akan terancam. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memediasi komunikasi dengan pemilik hak ulayat menjadi kunci utama.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, merespons positif instruksi pusat tersebut. Ia menyatakan bahwa program ini merupakan pengejawantahan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional dari ufuk timur.
Poin Penting Dukungan Pemprov Papua:
1. Kepastian Hukum Lahan: Pemda akan menjamin sosialisasi intensif agar tidak ada sengketa lahan di tengah jalan.
2. Pemberdayaan Lokal: Menekankan bahwa hasil produksi gabah nantinya harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik Papua.
3. Siklus Ekonomi Tertutup: Program ini dirancang agar modal dan hasil produksi berputar di tingkat petani lokal (dari masyarakat untuk masyarakat).
“Ini adalah langkah strategis. Lahan milik rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh rakyat Papua. Kami akan kawal penuh agar hambatan di lapangan bisa ditekan hingga nol persen,” ujar Fakhiri.
Dengan pengawasan ketat pada tahap SID ini, Kementan optimistis proyek cetak sawah di Papua tidak akan menjadi proyek monumental semata, melainkan fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan dan minim risiko sengketa.(Redaksi)
