NABIRE, PL– Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan rasa syukur atas terwujudnya pengembangan Bandara Douw Aturure yang kini mampu didarati pesawat berbadan besar. Hal tersebut disampaikan usai mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/04/2026).
“Hari ini tanggal 20 April 2026 saya, Wakil Menteri Dalam Negeri, merasa bersukacita sekali karena apa yang kami impikan pada saat itu, yakni memperpanjang Bandara Douw Aturure untuk didarati oleh pesawat Boeing, semuanya sudah terwujud. Hari ini pesawat Wakil Presiden Republik Indonesia mendarat di Bandara Douw Aturure,” ujar Ribka Haluk.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa upaya pembangunan yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. “Ini menunjukkan bahwa Tuhan baik bagi masyarakat Papua Tengah. Apa yang pernah kami doakan dan perjuangkan, hari ini dijawab,” lanjutnya.
Ribka juga menyinggung perjalanan awalnya saat menjabat sebagai penjabat gubernur di wilayah tersebut yang penuh tantangan. “Pada saat saya pertama di sini sebagai penjabat gubernur, saya sempat tersujud di bandara. Banyak orang yang sempat meragukan bahkan memfitnah, tetapi Tuhan izinkan semuanya bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres Gibran meninjau langsung kesiapan dan pengembangan bandara guna memastikan infrastruktur transportasi udara mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi wilayah. Peninjauan ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur strategis di kawasan timur Indonesia.
Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, menjelaskan bahwa Bandara Douw Aturure dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Nabire dengan fasilitas sisi udara dan darat yang terus dikembangkan.
“Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara seperti runway, apron, taxiway, runway strip, serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse, dan bangunan penunjang lainnya,” paparnya.
Ia menyebut, runway telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter sehingga memungkinkan pesawat jenis Boeing untuk mendarat. “Setelah Nabire berkembang menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat signifikan sehingga dibutuhkan pesawat dengan kapasitas lebih besar,” ujarnya.
Meski demikian, pengembangan lanjutan masih diperlukan, terutama pada terminal penumpang yang saat ini masih berstandar pesawat ATR. “Untuk itu diperlukan pengembangan ke depan seperti pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya,” tambahnya.
Selain bandara, Wapres juga meninjau Pelabuhan Nabire yang berperan sebagai pintu utama distribusi logistik di Papua Tengah.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kogoya, mengakui kapasitas pelabuhan saat ini masih terbatas. “Ketika dua sampai tiga kapal bersandar secara bersamaan, kapasitas pelabuhan belum memadai,” ujarnya.
Sementara itu, Petugas Fasilitas Pelabuhan, Jackson Banjarnahor, mengusulkan penambahan dermaga. “Kami mengusulkan penambahan dermaga sepanjang sekitar 250 meter lengkap dengan trestle agar terhubung langsung ke area penumpukan barang,” jelasnya.
Pelabuhan Nabire diketahui melayani sekitar 80 persen kebutuhan logistik delapan kabupaten di Papua Tengah, dengan tren peningkatan aktivitas setiap tahun.
Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Wapres Gibran turut meninjau pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan pusat pemerintahan Wanggar, Nabire. Proyek yang dilaksanakan melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2024–2025 ini ditujukan untuk mendukung operasional pemerintahan di Provinsi Papua Tengah.
“Pembangunan infrastruktur perumahan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Tanah Papua,” ujar Gibran.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Tengah Petrus Waine, serta Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
Melalui peninjauan berbagai infrastruktur strategis tersebut, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan dan memperkuat konektivitas di Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru. (Redaksi)
