JAYAPURA, PL– Pemerintah Provinsi Papua resmi memulai tahapan strategis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar di Jayapura, Kamis (23/4/26), Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan suara masyarakat adalah fondasi utama pembangunan Bumi Cendrawasih.
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F. Rumaropen, ditegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bekerja dalam ruang hampa. Pembangunan yang optimal hanya dapat dicapai jika selaras dengan aspirasi dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika hanya dirancang oleh pemerintah semata. Harus melibatkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan nyata dari masyarakat,” ujar Wagub Aryoko saat membacakan sambutan Gubernur.
RKPD 2027 diposisikan sebagai dokumen krusial untuk menerjemahkan visi jangka menengah (RPJMD) ke dalam program kerja yang terukur. Gubernur menginstruksikan agar arah kebijakan tahun 2027 fokus pada modernisasi layanan publik, di antaranya:
* ntegrasi Layanan Digital: Percepatan birokrasi berbasis teknologi di seluruh instansi.
* Revolusi Kesehatan & Pendidikan: Pemanfaatan *telemedicine* untuk menjangkau wilayah terpencil serta pemerataan distribusi tenaga pendidik dan medis.
* Hilirisasi Ekonomi: Pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Selain aspek kesejahteraan, penguatan keamanan dan ketertiban menjadi poin prioritas. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Gubernur mengakui bahwa tantangan geografis Papua masih menjadi hambatan besar. Namun, tantangan tersebut harus dijawab dengan kolaborasi yang solid antar perangkat daerah guna menghindari tumpang tindih program kerja.
“Papua memiliki tantangan yang tidak ringan, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses layanan dasar. Namun, kita memiliki kekuatan besar pada kekayaan sumber daya alam dan budaya,” tambahnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat merumuskan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan demi mewujudkan visi **Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmonis** pada tahun 2027 mendatang.(Redaksi)
