MIMIKA, PL— Enam pemimpin provinsi di Tanah Papua menunjukkan kekompakan dalam menuntut keadilan anggaran dan penguatan regulasi Otonomi Khusus (Otsus). Isu ketimpangan fiskal pasca-pemekaran menjadi sorotan tajam dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/5/24).
Para gubernur mendesak Pemerintah Pusat untuk segera melakukan revisi regulasi guna memberikan kepastian pendanaan yang lebih stabil bagi bumi Cenderawasih.
Dilema Fiskal Pasca-Pemekaran
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengungkapkan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) membawa tantangan serius bagi kapasitas fiskal provinsi induk. Papua kini kehilangan sebagian besar sumber pendapatan daerah, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan.
”Kami berharap revisi regulasi Otsus benar-benar memberi kepastian fiskal. Jika dana Otsus dipayungi undang-undang yang kuat, daerah tidak akan goyah saat kondisi fiskal nasional mengalami gangguan,” tegas Fakhiri.
Ia juga mengusulkan skema “Benefit Sharing” atau pembagian manfaat sumber daya alam yang lintas provinsi. Menurutnya, hasil tambang di satu wilayah Papua idealnya bisa dirasakan manfaatnya oleh provinsi lain di Tanah Papua agar pembangunan tidak jomplang.
Satu Visi di Enam Provinsi
Senada dengan hal tersebut, Pj Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menekankan bahwa meskipun secara administrasi Papua kini terbagi menjadi enam provinsi, visi pembangunan harus tetap terintegrasi.
”Boleh ada enam provinsi, tapi kita tetap berada di satu panggung. Otsus harus menjadi instrumen utama untuk mempercepat kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP),” ujar Meki.
Selain masalah anggaran, para kepala daerah juga menyepakati poin-poin krusial lainnya:
Konektivitas: Percepatan infrastruktur penghubung (laut dan darat) antara provinsi induk dengan Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan.
Transformasi Digital: Penguatan tata kelola dana Otsus melalui sistem terintegrasi seperti SIPD RI, SIKD Otsus, dan SIP3 guna menjamin transparansi.
Sektor Prioritas: Fokus mutlak pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif bagi OAP.
Menuju Indonesia Emas 2045
Ketua Panitia Forum, Silwanus Sumule, menyatakan bahwa pertemuan ini adalah ruang konsolidasi penting agar Papua tidak tertinggal dalam peta jalan Indonesia Emas 2045.
”Pemerintah daerah harus fokus pada sektor yang berdampak langsung. Papua harus menjadi bagian penting dalam transformasi Indonesia menjadi negara modern yang berkeadilan,” kata Sumule.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang akan segera dibawa ke tingkat nasional untuk memastikan keberlanjutan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Papua. (Redaksi)
