JAYAPURA, PL– Rencana pembangunan transportasi kereta api di Tanah Papua memicu diskusi hangat di ruang publik. Menanggapi kritik yang muncul, Pemerintah Provinsi Papua melalui Juru Bicara Gubernur, Dr. Muhammad Rifai Darus, SH., MH., memberikan penjelasan mendalam terkait visi besar di balik gagasan tersebut.
Dalam keterangan resminya yang diterima pada Senin (21/4/26), Rifai Darus menegaskan bahwa gagasan ini bukanlah sebuah langkah mendadak, melainkan upaya menghidupkan kembali mimpi lama yang disesuaikan dengan kondisi zaman.
1. Merespons Kritik sebagai “Vitamin Demokrasi”
Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi tulisan kritis dari Dr. Benhur Tommy Mano yang berjudul “Kereta Api vs Realita Papua”. Rifai menyebut kritik tersebut sebagai bagian dari tradisi berpikir kritis yang diperlukan dalam pembangunan daerah.
• Kritik sebagai Keseimbangan: Kritik dipandang sebagai “vitamin demokrasi” yang menjaga agar kebijakan tetap memiliki keseimbangan.
• Pemahaman Utuh: Meski mengapresiasi kritik, Rifai mengingatkan pentingnya memahami proses pembangunan secara utuh, bukan hanya melihat potongan awal gagasan lalu menganggapnya sebagai keputusan akhir.
2. Bukan Gagasan Mendadak, Melainkan Warisan Strategis
Rifai meluruskan persepsi bahwa kereta api adalah ide baru. Faktanya, konsep ini telah menjadi bagian dari diskursus pembangunan Papua selama lebih dari satu dekade.
• Diskursus Lama: Gagasan sistem transportasi modern telah disinggung oleh beberapa Gubernur Papua sebelumnya dalam berbagai forum pembangunan.
• Perencanaan Nasional: Pada masa Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), sistem ini sudah masuk dalam perencanaan strategis pembangunan kawasan timur Indonesia.
• Tugas Generasi: Saat ini, di bawah kepemimpinan Gubernur Matius D. Fakhiri, pemerintah mencoba membaca kembali mimpi para pendahulu dan mengujinya dengan kebijakan nasional saat ini.
3. Menepis Kebingungan atas Tahapan Pembangunan
Menjawab pertanyaan mengenai ketiadaan feasibility study (FS) atau analisis risiko saat ini, Jubir Gubernur menjelaskan bahwa proses yang sedang berlangsung saat ini adalah penjajakan awal.
Rifai menyebutkan ada lima tahapan baku dalam pembangunan infrastruktur yang harus dilalui:
# Penjajakan konsep (tahap yang sedang berjalan saat ini).
# Kajian teknis dan feasibility study.
# Analisis pembiayaan.
# Kajian sosial dan konsultasi publik.
# Keputusan pembangunan.
“Mengkritik tahap awal karena belum menghasilkan dokumen tahap berikutnya ibarat meminta seorang petani menunjukkan hasil panen, padahal benihnya saja belum sempat ditanam,” tegas Rifai Darus.
4. Logika Konektivitas dan Strategi Ekonomi
Inti dari gagasan kereta api adalah solusi atas kompleksitas topografi Papua yang selama ini menciptakan jarak ekonomi yang sangat mahal.
• Masalah Realitas: Jarak geografis di Papua menyebabkan harga barang tinggi, distribusi logistik yang lambat, serta mobilitas masyarakat yang terbatas.
• Visi Presiden: Langkah Pemprov Papua ini merupakan respons atas sinyal dari Presiden RI, Prabowo Subianto, yang membuka kemungkinan pembangunan kereta api dan menugaskan PT KAI untuk melakukan kajian awal.
5. Melawan Psikologi Keraguan
Menutup penjelasannya, Rifai Darus menyoroti adanya “psikologi keraguan” yang sering menghambat kemajuan di Papua. Seringkali, gagasan besar ditolak hanya karena dianggap “terlalu besar bagi Papua”.
“Papua tentu harus berpijak pada realitas. Tetapi realitas tidak boleh mematikan harapan,” ujarnya. Menurutnya, rel kereta api nantinya bukan sekadar jalur transportasi, melainkan simbol keberanian Papua untuk menghubungkan masa lalu dengan masa depan generasi mendatang demi mewujudkan “Papua Cerah”.(Redaksi)
